Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar Bagi Rakyat Bawah

Alumnice.co – Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar Bagi Rakyat Bawah

PP 27/2021 Akomodasi Jaminan Sosial untuk ABK

JAKARTA  – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan terdapat enam guna Statuta Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengelolaan Bidang Kelautan dan Perikanan. Baleid ini ditetapkan sreg 2 Februari 2021 dan adalah cucu adam berpangkal Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“Pertama, dalam pemanfaatan urat kayu laut diatur kewajiban untuk mereservasi sumber pusat maritim dan perikanan seperti tidak subversif terumbu karang sehingga sumber buku kelautan dan perikanan bisa loyal terlatih dan sustainable,” ujar Menteri Trenggono saat membuka dialog interaktif untukrangka membubuhi cap-sosiasilasikan PP 27/2021 di Kantor KKP, Rabu 3 Maret 2021.

Kelebihan kedua masih menyoal penataan ruang laut, kata Nayaka Trenggono, dengan adanya PP ini akan terwujud keterpaduan, keserasian, dan keharmonisan penyelenggaraan ruang darat dan laut.

Silam kelebihan ketiga, penetapan PP 27/2021 membentuk berbagai perizinan tersapu kapal perikanan nan selama ini tersebar di berbagai ragam kementerian dan instansi, kini bernas privat suatu pintu di KKP semata-mata. Reformasi perizinan sesuai dengan amanah Preisden Joko Widodo nan tujuannya memuluskan masyarakat yang kepingin berusaha dan mengerapkan transformasi ekonomi, khususnya di bidang bahari dan perikanan.

Kelebihan keempat, PP 27/2021 mengakomodir jaminan sosial bagi anak biji pelir kapal (ABK) perikanan. Pemilik kapal perikanan, mekanik kapal perikanan, perwakilan fisik kapal perikanan, atau juragan kapal harus memberi jaminan sosial terhadap ABK. Jaminan tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan mortalitas, jaminan waktu gaek, dan persekot kehilangan pekerjaan.

Kepentingan kelima terkait impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, khususnya yang digunakan sebagai bahan baku dan sasaran penolong industri. Penyusunan distribusi alokasi impor perikanan saat ini memperalat perbandingan barang perikanan dan pergaraman yang disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bakal disampaikan kepada Nayaka Aktivis Bidang Perekonomian. Harapannya, pengisapan garam produksi privat provinsi bisa lebih maksimal.

Baca :   Rambut Rusak Setelah Smoothing

Selanjutnya kelebihan keenam di sektor penapisan dan sanksi. Menerobos PP No.27 Perian 2021, pemeriksaan dan sanksi yang selama ini berorientasi pada pemidanaan,  kini mengedepankan sanksi administratif.

“Pendekatan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran, utamanya yang enggak memiliki niat jahat (mens rea) merupakan upaya moga pemidanaan juga  lega  khittahnya  sebagai  ultimum remedium dan semata-mata diterapkan bagaikan upaya ragil dalam penegakan hukum,” kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono optimis, seiring penetapan PP 27/2021, sektor bahari dan perikanan akan berperan terhadap rekonstruksi ekonomi kewarganegaraan yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Sebab baleid ini yakni solusi dari tumpang tindih regulasi nan menghalangi pendanaan, khususnya di bidang maritim dan perikanan.

Pemasyarakatan konkret dialog interaktif mengupas isi PP 27 Tahun 2021 ini dihadiri sejumlah agen tulang beragangan pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, pengurus asosiasi dan stakeholder sektor kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan sosialisasi ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.

“(Sosialisasi) nan besar dan formal begitu juga ini baru KKP (yang menggelar). Jadi dua jempol bakal KKP,” ujar Staf Ahli Bidang Peraturan, Penegakan Hukum, dan Ketabahan Ekonomi Kemenko Bidang Perekonomian Elen Setiadi.

Pujian juga datang semenjak Dekan Fakultas Perikanan Perguruan tinggi Padjadjaran Yudi Nurul Ihsan. Menurutnya, KKP sigap dan mengalir cepat menindaklanjuti UU Cipta Kerja yang disahkan sejak 5 Oktober 2020 tersebut. “Kita perlu penghormatan KKP. Ini penghormatan kami bermula kelompok akademisi,” katanya.

Rekomendasi Berita

Begini Kominfo Tanggapi Kabar Putusan MA Tersapu Analog Switch Off

16 jam lalu



Begini Kominfo Tanggapi Embaran Putusan MA Terkait Analog Switch Off

Berikut ini bunyi pasal yang dibatalkan maka itu MA dan pasal lain yang menjadi alasan pembatalan itu terkait analog switch off.

Baca :   Menurunkan Mata Minus Secara Alami

Anies Baswedan Tetapkan Statuta Tata Ruang, Anak Biji pelir: Tak Terserah Perda Baru

23 jam lalu



Anies Baswedan Tetapkan Kanun Tata Ulas, Anak Buah: Tak Ada Perda Hijau

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menargetkan regulasi baru soal tata ruang.

Demo Buruh di DPR Besok, Umum Diimbau Hindari Wilayah Senayan

2 hari lalu



Demo Buruh di DPR Kelak, Awam Diimbau Hindari Kawasan Senayan

Demo buruh di DPR itu dimulai pukul 09.00 dengan mengapalkan sejumlah tuntutan, yaitu menyorong UU Cipta Kerja, membatalkan RKUHP hingga turunkan harga.

Perusahaan Startup Zenius Lakukan PHK, Apa Saja Peruntungan Pekerja Terdampak PHK?

5 hari lalu



Perusahaan Startup Zenius Lakukan PHK, Apa Saja Eigendom Pekerja Terdampak PHK?

Tiba semenjak persen pesangon, penghargaan masa kerja, setakat penggantian hak, inilah rincian hak yang diterima pegawai apabila di PHK maka itu firma.

KNTI: Banyak Penjala Merintih Tidak Bisa Melaut karena KKP Lamban Buang Surat Absolusi

11 hari dahulu



KNTI: Banyak Nelayan Mengeluh Tidak Dapat Melaut karena KKP Lamban Buang Piagam Izin

Komite Pengail Tradisional Indonesia menyatakan momen ini banyak penjala mengikat tidak bisa melaut akibat lambannya SIPI dan SIKPI yang dikeluarkan KKP.

KKP Perkirakan Realisasi Investasi Semester I 2022 Tembus Rp 4,04 T

14 hari lampau



KKP Perkirakan Realisasi Penanaman modal Semester I 2022 Tembus Rp 4,04 T

KKP memisalkan realisasi penanaman modal semester 1-2022 diperkirakan mengaras Rp4,04 triliun atau meningkat 36,29 komisi

Wamenkumham Klaim Sudah lalu Periksa 14 Isu Krusial RKUHP dengan Masyarakat

17 tahun lalu



Wamenkumham Klaim Telah Telaah 14 Isu Krusial RKUHP dengan Awam

Wamenkumham Eddy Hiariej terangkan soal perjalanan pembahasan RKUHP. Sosialisasi dan pembahasan publik dilakukan di 12 kota.

Baca :   Alasan Berupa Bukti Yang Dapat Mendukung Tesis Penulis

Upaya KKP Meneruskan Sertifikasi Pulau Kerdil

17 periode terlampau



Upaya KKP Menyinambungkan Sertifikasi Pulau Kecil

Sertifikasi pulau kecil diawali dengan survei lokasi serta harmonisasi instansi tercalit, termasuk masyarkat yang ada di pulau tersebut.

KKP Sampaikan Capaian Kinerja Semester I 2022

22 hari lalu



KKP Sampaikan Capaian Performa Semester I 2022

KKP berdampak mengoptimalkan peran ruang laut sesuai mandu ekonomi biru.

KKP Terbitkan Aturan Proses Jual beli Bangunan dan Instalasi di Laut

24 perian suntuk



KKP Terbitkan Aturan Proses Menggalas Bangunan dan Instalasi di Laut

Mekanisme penyelenggaraan pendayagunaan ruang laut nan koordinatif dan terintegratif diperlukan buat memberi kepastian hukum dan keberlanjutan ekosistem laut.

Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar Bagi Rakyat Bawah

Sumber: https://asriportal.com/program-pemberian-jaminan-akses-kebutuhan-dasar-bagi-rakyat-bawah/

Check Also

Apa Yang Dimaksud Dengan Gas Inert

Alumnice.co – Apa Yang Dimaksud Dengan Gas Inert Dalam bidang pelayaran, ada banyak jenis kapal …