Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar Bagi Rakyat Bawah

JAKARTA  – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan terdapat enam guna Statuta Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengelolaan Bidang Kelautan dan Perikanan. Baleid ini ditetapkan sreg 2 Februari 2021 dan adalah cucu adam berpangkal Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“Pertama, dalam pemanfaatan urat kayu laut diatur kewajiban untuk mereservasi sumber pusat maritim dan perikanan seperti tidak subversif terumbu karang sehingga sumber buku kelautan dan perikanan bisa loyal terlatih dan sustainable,” ujar Menteri Trenggono saat membuka dialog interaktif untukrangka membubuhi cap-sosiasilasikan PP 27/2021 di Kantor KKP, Rabu 3 Maret 2021.

Kelebihan kedua masih menyoal penataan ruang laut, kata Nayaka Trenggono, dengan adanya PP ini akan terwujud keterpaduan, keserasian, dan keharmonisan penyelenggaraan ruang darat dan laut.

Silam kelebihan ketiga, penetapan PP 27/2021 membentuk berbagai perizinan tersapu kapal perikanan nan selama ini tersebar di berbagai ragam kementerian dan instansi, kini bernas privat suatu pintu di KKP semata-mata. Reformasi perizinan sesuai dengan amanah Preisden Joko Widodo nan tujuannya memuluskan masyarakat yang kepingin berusaha dan mengerapkan transformasi ekonomi, khususnya di bidang bahari dan perikanan.

Kelebihan keempat, PP 27/2021 mengakomodir jaminan sosial bagi anak biji pelir kapal (ABK) perikanan. Pemilik kapal perikanan, mekanik kapal perikanan, perwakilan fisik kapal perikanan, atau juragan kapal harus memberi jaminan sosial terhadap ABK. Jaminan tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan mortalitas, jaminan waktu gaek, dan persekot kehilangan pekerjaan.

Kepentingan kelima terkait impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, khususnya yang digunakan sebagai bahan baku dan sasaran penolong industri. Penyusunan distribusi alokasi impor perikanan saat ini memperalat perbandingan barang perikanan dan pergaraman yang disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bakal disampaikan kepada Nayaka Aktivis Bidang Perekonomian. Harapannya, pengisapan garam produksi privat provinsi bisa lebih maksimal.

Selanjutnya kelebihan keenam di sektor penapisan dan sanksi. Menerobos PP No.27 Perian 2021, pemeriksaan dan sanksi yang selama ini berorientasi pada pemidanaan,  kini mengedepankan sanksi administratif.

“Pendekatan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran, utamanya yang enggak memiliki niat jahat (mens rea) merupakan upaya moga pemidanaan juga  lega  khittahnya  sebagai  ultimum remedium dan semata-mata diterapkan bagaikan upaya ragil dalam penegakan hukum,” kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono optimis, seiring penetapan PP 27/2021, sektor bahari dan perikanan akan berperan terhadap rekonstruksi ekonomi kewarganegaraan yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Sebab baleid ini yakni solusi dari tumpang tindih regulasi nan menghalangi pendanaan, khususnya di bidang maritim dan perikanan.

Pemasyarakatan konkret dialog interaktif mengupas isi PP 27 Tahun 2021 ini dihadiri sejumlah agen tulang beragangan pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, pengurus asosiasi dan stakeholder sektor kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan sosialisasi ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.

“(Sosialisasi) nan besar dan formal begitu juga ini baru KKP (yang menggelar). Jadi dua jempol bakal KKP,” ujar Staf Ahli Bidang Peraturan, Penegakan Hukum, dan Ketabahan Ekonomi Kemenko Bidang Perekonomian Elen Setiadi.

Pujian juga datang semenjak Dekan Fakultas Perikanan Perguruan tinggi Padjadjaran Yudi Nurul Ihsan. Menurutnya, KKP sigap dan mengalir cepat menindaklanjuti UU Cipta Kerja yang disahkan sejak 5 Oktober 2020 tersebut. “Kita perlu penghormatan KKP. Ini penghormatan kami bermula kelompok akademisi,” katanya.