Indikator Demokrasi Akuntabilitas Periode 1945 Sampai 1949

adjar.id
– Seperti apa pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965-1998?

Indonesia adalah negara yang menerapkan
demokrasi Pancasila. Namun,dalam periode pelaksanaannya ada beberapa perkembangan yang terjadi.

Nah, kali ini kita akan membahas mengenaipelaksanaan demokrasi
yang terjadi pada periode 1965-1998 di Indonesia yang merupakanmateri PPKn
kelas 11 SMA.

Demokrasi
sebagai sebuah konsep politik merupakan landasan dalam sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik.

Baca Juga: Jawab Soal Perlindungan dan Penegakan Hukum di Negara Demokrasi

Dalam proses tersebut, rakyat diberikan peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.

O iya, Indonesia mengembangkan demokrasi dengan berlandaskan
Pancasila
atau disebut sebagai demokrasi Pancasila.

Rumusan dari demokrasi Pancasila ini tercantum di dalam sila keempat Pancasila dan saling berkaitan dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila.

Yuk, kita simak penjelasan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965-1998 berikut ini, Adjarian!

“Paham demokrasi Pancasila diterapkan karena sesuai dengan kepribadian bangsa yang berasal dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri.”

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode, salah satunya periode 1965 sampai 1998 atau disebut masa orde baru.

Era baru dalam pemerintah dimulai setelah adanya masa transisi antara tahun 1966 sampai 1968.

Hal ini dimulai saat terpilihnya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno.

Nah, era baru ini kemudian dikenal sebagai orde baru dengan konsep demokrasi Pancasila.

Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998-Sekarang

Visi utama dari pemerintahan orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Adanya visi utama ini memberikan sebuah harapan bagi rakyat Indonesia di masa orde baru ini.

Rakyat mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik agar menjadi lebih demokratis dari periode sebelum-sebelumnya.

Orde baru dipandang rakyat mampu mengeluarkan bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan dan hidup lebih sejahtera.

“Masa orde baru dimulai saat Jenderal Soeharto terpilih menjadi presiden dan memiliki konsep demokrasi Pancasila.”

Perjalanan Politik Pemerintahan Orde Baru

Saat sistem pemerintahan berjalan, harapan rakyat mengenai orde baru tidak sepenuhnya terwujud, Adjarian.

Hal ini terjadi karena tidak adanya perubahan yang substantif dari kehidupan politik di Indonesia dari masa sebelumnya.

Nah, dalam perjalanan politik pemerintahan orde baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh politik di Indonesia.

Lembaga kepresidenan merupakan alat pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang sifatnya suprastruktur maupun infrastruktur.

Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965

Suprastruktur berisikan lembaga DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, sementara yang bersifat infrastruktur ialah LSM, partai politik, dan kelompok lainnya.

Selain itu, presiden Soeharto juga memiliki sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun.

Misalnya, pengemban supersemar, mandataris MPR, bapak pembangunan, dan panglima tertinggi ABRI.

“Presiden Soeharto memiliki beberapa legalitas seperti pengemban supersemar, mandataris MPR, bapak pembangunan, dan panglima tertinggi ABRI.”

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Berikut ini karakteristik demokrasi Pancasila pada masa orde baru, di antaranya:

1. Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati atau walikota, camat, dan kepala desa.

Meski ada perubahan di tingkat yang lebih tinggi, itu hanya perubahan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih sama.

2. Rekrutmen Politik Sifatnya Tetutup

Rekrutmen politik pada masa orde baru ini sifatnya tertutup kecuali DPR yang berjumlah 400 orang dipilih secara umum.

Pengisian jabatan tertinggi negara, seperi Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan.

Hal ini juga terjadi pada anggota legislatif yaitu anggota DPR yang berjumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum pada masa orde baru dilaksanakan sebanyak enam kali dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali.

Akan tetapi, pemilihan umum yang dilakukan masih jauh dari semangat demokrasi dan tidak melahirkan persaingan yang sehat.

Baca Juga: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Struktur dan Persyaratannya

Nah, itulah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998 yang dikenal sebagai masa orde baru, Adjarian.

Yuk, sekarang jawab pertanyaan berikut ini!

Tonton juga video ini, yuk!

adjar.id
– Karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia berbeda-beda dari setiap periode pelaksanaannya.

Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 SMA edisi revisi 2017 terdapat satu soal Tugas Mandiri 2.2 di halaman 65.

Pada soal Tugas Mandiri 2.2 tersebut kita diminta untuk menyimpulkan karakteristik dari pelaksanaan
demokrasi
yang terjadi di Indonesia pada setiap periodenya.

Maka dari itu, agar bisa menjadi referensi Adjarian, kali ini kita akan membahas mengenai jawaban dari soal Tugas Mandiri tersebut yang menjadi
materi PPKn
kelas 11 SMA.

Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998-Sekarang

Demokrasi dari sudut pandang normatif, merupakan sesuatu yang secara ideal akan dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara yang diterjemahkan dalam konstitusi negara.

Terdapat lima indikator yang menjadi tolak ukur dari sebuah negara demokrasi, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak dasar.

Penerapan demokrasi di Indonesia sangat beragam, karena memiliki perbedaan masa periodenya.

Yuk, kali ini kita simak penjelasan mengenai karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari setiap periode berikut ini!

Karakteristik Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Berikut ini penjabaran mengenai karakteristik dari pelaksaan demokrasi di Indonesia pada setiap periode berdasarkan lima indikator utama negara demokratis, yaitu:

1. Periode 1945-1949

•
Akuntabilitas:

Pertanggungjawaban dari pemegang jawaban dan politis sangat tinggi.

•
Rotasi Kekuasaan:

Adanya kemungkinan presiden menjadi diktator karena rotasi kekuasaan pada periode ini tidak terjadi.

•
Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik hanya terjadi kepada para pembentuk negara saja.

•
Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemiluhan umum pada periode ini belum terjadi karena masih dalam suasana pasca kemerdekaan.

•
Pemenuhan Hak-hak Warga Negara:

Adanya pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagai negara yang baru merdeka, meskipun masih belum maksimal.

Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Periode 1965-1998

2. Periode 1949-1959

•
Akuntabilitas:

Pertanggung jawaban dari pemegang kekuasaan dan para politisi sangat tinggi, karena sudah berfungsinya media massa dan parlementer.

•
Rotasi Kekuasaan:

Parlemen yang memegang kekuasaan membuat beberapa kabinet yang berdiri harus diganti beberapa kali karena kurangnya mendapat kepercayaan.

•
Pola Rekrutmen Politik:

Kurang adanya campur tangan pemerintah, sehingga setiap partai bisa memilih ketua dan pengurusnya.

•
Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemilihan umum dilaksakan satu kali pada tahun 1955 dengan prinsip demokrasi.

• Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Setiap warga negara masih memiliki hak-hak dasar yang sama.

Baca Juga: Demokrasi Pancasila: Pengertian, Prinsip, dan Asas

3. Periode 1959-1965

•
Akuntabilitas:

Presiden menjadi satu-satunya institusi paling berkuasa dengan adanya dekrit presiden 1959.

•
Rotasi Kekuasaan:

Tidak adanya rotasi kekuasaan pada periode ini, karena secara konstitusi presiden paling berkuasa di pemerintahan.

•
Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik ditentukan secara langsung oleh presiden.

•
Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pada periode ini tidak ada pemilihan umum yang dilaksanakan.

•
Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Melemahnya hak dasar bagi warga negara karena kekuatan presiden yang otoriter pada periode ini.

4. Periode 1965-1998

•
Akuntabilitas:

Banyak terjadi pelanggaran dalam pemerintahan, seperti KKN dan banyak perbangunan terjadi karena demokrasi ini seperti demokrasi parlementer.

•
Rotasi Kekuasaan:

Rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jajaran yang rendah dan wakil presiden saja, tetapi presiden tetap sama.

•
Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik dilakukan secara tertutup, di mana pemilu dilakukan hanya untuk memilih anggota DPR.

Lembaga lain selain DPR diawasi dan dikontrol langsung oleh lembaga kepresidenan.

•
Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Prinsip pemilihan umum pada periode ini tidak menerapkan prinsip demokrasi, meski dilaksakan tujuh kali dalam rentan lima tahun.

•
Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak warga negara dan diskriminasi pada periode ini.

Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965

5. Periode 1998-sekarang

•
Akuntabilitas:

Menerapkan demokrasi Pancasila sebagai salah satu fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

•
Rotasi Kekuasaan:

Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa.

•
Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka bagi semua warga negara Indonesia yang sesuai dengan kriteria dan memiliki kemampuan.

•
Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dalam memiliki presiden, wakil presiden, dan para wakil rakyat.

•
Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Adanya hak-hak warga negara yang sudah terjamin oleh konstitusi, seperti hak dalam berpendapatan, kebebasan pers, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Jawab Soal Perlindungan dan Penegakan Hukum di Negara Demokrasi

Nah, itulah tadi karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya yang bisa menjadi referensi Adjarian dalam menjawab Tugas Mandiri 2.2 di halaman 65.

Tonton juga video berikut ini, yuk!