Ideologi Sangat Diperlukan Karena Membangkitkan Kesadaran Akan

PENTINGNYA PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI SELURUH BANGSA INDONESIA UNTUK MENANGKAL ANCAMAN

Sabtu, 2 April 2016

Republika, 31 Maret 2016

Pendidikan bela negara ini menjadi



penting

Perkembangan geopolitik internasional

berlangsung sangat cepat dan kompleks serta

menghadirkan fenomena

global, yang

mempengaruhi
 gelombang perubahan di abad ke

21.
Fenomena

global tersebut berpengaruh
terhadap Negara Kesatuan Republik Indo­nesia

(NKRI).

yang

memiliki karakteristik

berupa rangkaian kepulauan nusantara de­
ngan wilayah perairan, daratan dan udara

yang terbentang sangat luas. Dari sisi perta­
hanan dan keamanan, perkembangan ter­
sebut terimplikasi terhadap perubahan dan

situasi keamanan yang sifatnya strategis ter­h
adap NKRI, sehingga memerlukan bentuk

pertahanan negara

yang efektif dan berdaya

tangkal tinggi.

Salah salu solusi jangka panjang menjaga

keutuhan. kedaulatan dan keselamatan sege­
nap bangsa, setiap negara membutuhkan

fundamental ekonomi, budaya. dan perta­
hanan keamanan nasional

yang kuat dan kokoh. Tanpa fundamental ketahanan na­
sional

yang kuat, ancaman keamanan

dan

kenyamanan bangsa sangat rentan. Untuk
itu solusinya adalah pembinaan kesadaran

bela negara (PKBN).

Pendidikan

bela

negara ini menjadi

penting karena sudah merupakan kebu­
tuhan

legal.

Secara hukum (menunjuk pada
UUD


1945 p
asal

27 ay
at

(3)

“Setiap warga

negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha pertahanan dan keamanan negara
“,

dan Pasal 30 Ayat
(1 dan

2), tiap-tiap warga

negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”,

Usaha

pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh TNI dan

POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat

sebagai kekuatan pendukung”.

Selain UU


1945, dalam UU No.3 tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara Pasal

9 Ayat (1 dan

2)

dinyatakan (1)

Setiap warga negara berhak

dan wajib ikut serta dalam upaya

bela

negara

yang diwajudkan dalam Penyeleng­garaan Pertahanan Negara.

(
2)

Keikut­sertaan warga negara dalam upaya bela
negara dimaksud Ayat

(1)

diselenggarakan
melalui pendidikan kewarganegaraan, pe­
latihan dasar kemiliteran

secara wajib,

pengabdian sebagai prajurit TNI
secara sukarela atau wajib, dan Pengabdian sesuai
dengan profesi.

Strategi pertahanan negara Republik

Indonesia, yang menjamin tetap tegaknya

NKRI sekaligus merespon tantangan per­tahanan negara ke depan, adalah penerapan
sistem pertahanan Semesta dalam wujud

strategi pertahanan berlapis


yang

memadukan

lapis

Pertahanan militer dengan

lapis pertahanan nirmiliter. Strategi Perta­
hanan berlapis

yang memadukan lapis

perta­
hanan mili
ter dan lapis

pertahanan nir
militer merupakan manifestasi dari keikut­sertaan seluruh warga negara

Indonesia

dalam upaya pertahanan negara dengan

mendayagunakan segenap

sumber daya

nasional secara maksimal.

Hal yang men­dasar dari pertahanan negara

yang be
rsifat
semesta adalah perlunya kesadaran bela

negara dari seluruh warga negara dari semua lapisan masyarakat


Indonesia.

Sikap bela negara itu sendiri merupakan

kekuatan Negara

Indonesia

bagi proses pem­
bangunan nasional menuju tujuan nasional

dan merupakan kondisi

yang har
us diwujud­
kan

agar proses pencapaian tujuan nasional

tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh

karena itu, diperlukan suatu konsepsi keta­
hanan nasional

yang

sesuai dengan karakte­
ristik bangsa

Indonesia. Dengan adanya

kesadaran akan

bela

negara, kita harus dapat

memiliki sikap dan prilaku

yang

sesuai

kejuangan, cinta tanah

air

serta rela ber­
korban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitan­
nya dengan pemuda penerus bangsa sangat

penting ditanamkan sikap cinta tanah

air
sejak dini sehingga kecintaan mereka ter
hadap bangsa dan negara lebih meyakini dan

lebih dalam.

Sumber

day
a manusia menjadi

titik sentral potensi bangsa

yang berperan

melaksanakan pembangunan dan mengatasi
segala bentuk ancaman, baik dari dalam ataupun dari luar negeri.

Kementerian Pertahanan saat ini sedang

menyusun


Grand



Design


pembinaan ke­
sadaran bela negara (PKBN). Penyusunan


Grand


Design


pembinaan kesadaran

bela

negara (PKBN) untuk tahun

2015-2040, dijadikan sebagai acuan bersama dalam mem­
bangun karakter

bela negara terdapat dasar

melaksanakan PKBN, sehingga

tercipta ke­
sepahaman guna terwujudnva kesaman pola

pikir dan tindakan dalam upaya mewujudkan
warga negara

Indonesia yang mem
iliki ke­
sadaran bela negara,

dalam

rangka menyong
song

satu abad Indonesia merdeka

(1945

– 2045).

Walaupun

Kementerian

Pertahanan

telah menyusun


Grand Desi
gn



PKBN namun

pendidikan kesadaran

bela

negara hanya

dapat berhasil apabila seluruh bangsa ini

bersatu padu menyatukan langkah dalam

menyuarakan semangat

bela

negara dan

cinta tanah

air.

Hal ini dijadikan sebagai

bentuk pembangunan kepribadian bangsa

yang

menjadi

program

prioritas pemerin­
tahan

yang

tertuang dalam Nawa Cita. Yakni

memebentuk karakter bangsa, memperteguh

kebhinekaan dan memperkuat restorasi

sosial serta membangun jiwa bangsa

yang

terimplementasi dalam aspek kehidupan.

baik hukum, ekonomi, politik. sosial budaya, maupun pertahanan kemananan. Pemikiran

ini harus berorientasi pada nilai-nilai sejarah
pembentuk bangsa, nilai patriotisme, nasio­
nalisme, cinta tanah


air dan semangat

bela

negara dihadapkan pada kondisi objektif

yang dapat mengancam pertahanan dan

ketahanan bangsa.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

mengatakan

kesadaaran

bela

negara itu penting untuk ditanamkan kepada seluruh

warga negara dan sejalan dengan


Program

Revolusi Mental

yang

dicanangkan pemerin­
tah sekaligus membangun daya tangkal

bangsa dalam menghadapi kompleksitas

ancaman guna mewujudkan pertahanan na­sional y

ang tangguh. Karena kesadaran

bela

negara setiap warga negara

yang

diaktualisa­
sikan dalam

peran

dan profesi setiap warga

negara merupakan


soft power


bangsa bahkan

akan memberikan


deterrent



effect



bagi negara


lain yang ingin mencoba mengganggu

kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan

keselamatan bangsa. Bela negara adalah

keniscayaan dan bukan hal

yang

baru.

Konsep membela

negara

sudah ada sejak

bangsa

Indonesia

berdiri, bahkan seluruh

kemerdekaan

yang

wujudnya dilakukan di
dalam perjuangan tanpa pamrih.

Menhan berharap

agar kesadaran bela negara terpatri dalam jiwa rakyat Indonesia

dan

tercipta persatuan dan kesatuan

yang

kokoh

agar

mampu menghadapi paradigma

ancaman nyata sedini mungkin.

Program

bela

negara

yang

dilakukan oleh Kementeri­
an Pertahanan, bukan ditujukan untuk lapis­an tertentu saja, akan tetapi untuk semua

lapisan masyarakat apapun profesi dan


peran

warga

negara

di dalam kehidupan sehari­ hari. Sebagai bagian dari tugas pokok dan

fungsi

Kementerian Pertahanan, pemba­ngunan kesadara

n

bela negara merupakan amanat Undang Undang dan dilaksanakan

secara berkesinambungan dengan

men
ye­
suaikan perkembangan dan tantangan

yang
dihadapi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ke­
menterian Pertahanan bekerjasama dengan
kementerian/lembaga terkait


berencana

membentuk kader-kader

bela

negara di

setiap kabupaten/kota di seluruh

Indonesia.

Kader

bela negara yang

berperan sebagai


agent of change


(dunia nyata &

maya) di

tingkat

Provinsi dan Kabupaten/Kota,

yang

menyebarkan-luaskan nilai-nilai bela negara. Terw
ujudnya keterlibatan organisasi masya­
rakat, organisasi pemuda, serta komponen

bangsa lainnya dalam upaya menyebarkan

nilai-nilai bela negara di seluruh Indonesia.

Terbangunnya infrastruktur PKBN

yang salin
g mendukung dan saling

melengkapi diantara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan komponen bangsa lainnya secara berkesinambungan. Terwujudnya penyelenggaraan PKBN yang berskala Nasional dan terbentuk dan terbinanya kader bela negara di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam
M

emorandum of Understanding

(MoU) tentang pembentukan kader bela negara di kabupaten/kota yang ditandatangani antara Kemhan bersama Kementerian Koordinator Politik hukum dan Keamanan, Kementerian dalam negeri, Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasara dan Menengah, Kementereian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementereian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Polri, TNI dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan rakyat menghadapi dua bentuk ancaman yakni ancaman militer dan nirmiliter. Kemhan akan membentuk kader bela negara dengan target sebanyak 100 juta kader secara bertahap melalui program pembinaan kesadaran bela negara di seluruh provinsi. Program pembentukan kader pembina bela negara ini memiliki tujuan dan sasaran memiliki 100 Juta warga kader bela negara yang siap dalam melaksanakan bela negara sampai 10 tahun mendatang.

Pembentukan kader pembina bela negara ini bukanlah wajib militer, namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara yang perlu disiapkan. Kader yang terbentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kini ditengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata. Program ini bukan mengangkat senjata, namun diwujudkan kepada bentuk disiplin pribadi, kelompok dan disiplin nasional. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan motivasi bekerja, menggalang solidaritas menghadapi bencana dalam skala kecil dan besar, meningkatkan kualitas kebersamaan dan mengurangi potensi konflik. Semua kompmen bangsa diharapkan berperan aktif mengikuti pembentukan kader pembina bela negara.

Program awal bela negara Iebih diarahkan kepada para pelatih atau sebagai pembina bela negara Kedepannya para pelatih ini mampu melakukan pembinaan-pembinaan membentuk kader bela negara mulai dari tingkat sekolah PAUD, TK, SD, SMP, dan seterusnya. Teknis program pembentukan para kader akan dilaksanakan di Dodik-Dodik yang berada di TNI juga Diklat-Diklat pemerintah di daerah, dan mengikuti pelatihan selama 1 bulan. Dalam pelatihan para kader akan diberikan beberapa nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai tursebut yaitu menumbuhkembangkan kecintaan kepada tanah air, menyadarkan berbangsa dan bernegara, meyakinkan kembali pancacila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban. Selain itu para kader juga diberikan kemampuan awal bela negara secara fisik dan psikis melalui kegiatan-kegiatan peningkatan disiplin fisik dan mental. Dalam pembentukan kader bela negara dibentuk bagaimana menumbuh kembangkan sikap perilaku warga negara yang didasari kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara.

Pelaksana pendidikan kesadaran bela negara

Strategi pelaksanaan pendidikan kesadaran bela negara (PKBN) pada lingkup mikro merupakan tingkat pelaksanaan di tataran kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri serta komponen bangsa lainnya.  Pelaksanaan di lingkup makro berkaitan dengan penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara. Pelaksanaan di lingkup mikro berkaitan dengan menjalankan fungsi manajerial, menterjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara di tingkat kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri.  Pelaksanaan dilingkup mikro berkaitan dengan implementasi kebijakan program percepatan pembinaaan kesadaran bela negara, sebagaimana digariskan secara nasional menjadi bagian dari upaya percepatan PKBN di masing-masing kementerian, lembaga pemerintah, Pemerintah daerah, TNI dan Polri. Penanggungjawab pelaksana adalah Tim PKBN di masing masing kementerian, lembaga pemerintah, pemda, TNI dan Polri dan komponen bangsa lainnya.

Strategi  implementasi  PKBN mencakup 6 (enam) strategi implementasi PKBN yang direncanakan di dalam
Grand Design
PKBN ini, yaitu melalui : 1) Pendidikan dan pelatihan; 2) Pembudayaan; 3) Sosialisasi; 4) Kerjasama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri serta komponen bangsa lainnya;  5) Penyiapan Infrastruktur berbagai bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM;  6) Kontra nilai negatif. Pendidikan dan pelatihan PKBN melalui pendidikan formal, mulai dari tingkat PAUD (pendidikan anak usia dini) sampai dengan PT (perguruan tinggi) di seluruh Indonesia, pendidikan non formal, berbagai kursus yang ada di seluruh Indonesia. Pendidikan informal, yang dilakukan di rumah-rumah, tempat kerja dan di lingkungan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemuda.  Pelatihan di pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) / badan pendidikan dan pelatihan (Badiklat) yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan kompomen bangsa lainnya, dimana pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat Bela Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian Pertahanan sebagai leading sector.

Pembudayaan PKBN merupakan rekayasa faktor lingkungan, yang dilakukan melalui; keteladanan. intervensi, pembinaan, dan penguatan.  Keteladanan, merupakan unsur yang paling penting dalam percepatan PKBN. Strategi ini mendasarkan konsep penularan kesadaran bela negara menyeluruh, maksudnya ditularkan baik melalui jalur formal terstruktur maupun informal atau liar, yang menggelinding terus bagaikan bola salju. Pembentukan kader bela negara yang berperan sebagai ‘agent of change’ (baik di dunia nyata maupun di dunia maya). yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendorong orang lain disekitarnya untuk melakukan perubahan sikap, perilaku dan opini, merupakan salah satu upaya strategi melalui keteladanan. Selain itu juga peran dari tokoh masarakat, orang tua, selebritas akan sangat membantu penularan kesadaran bela negara.  Intervensi. merupakan upava penananan nilai-nilai bela negara melalui pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Nilai-nilai bela negara diajarkan atau dilatihkan,diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau mata kuliah atau merupakan bahan pelatihan tersendiri.  Di sini peran dari guru, dosen, pelatih, dan fasilitator sangat penting, juga bagaimana materi nilai-nilai bela negara itu diorganisasikan, rancangan multi media untuk menyampaikannya, serta frekuensi dan jadwal penyampaian materi nilai-nilai bela negara, juga sangat penting. Pembiasaan, merupakan upaya penanaman nilai yang dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dalam kurun waktu jangka pandang, secara konsisten dan berkesinantbungan. Jadi dimana saja dan kapan saja, oleh siapa saja melalui saluran komunikasi cetak maupun digital, nilai-nilai bela negara digaungkan hingga tertanam dan terejawantahkan dalam sikap dan perilaku, serta cara pandang warga negara di seluruh Indonesia. Penguatan, merupakan upaya penanaman nilai bela negara yang dilakukan melalui sistem penghargaan dan hukuman. Disini peranan ketegasan dan keadilan dalam penetapan hukuman dan peraturan serta penghargaan sangat penting. Misal: hukuman yang berat bagi bandar narkoba, dan upaya pemberian insentif bagi penggiat bela negara.

Sosialisasi  dilaksanakan melalui membangun kesadaran kolektif  tentang pentingma kesadaran bela negara pada cakupan nasional. yang merupakan unsur penting dalam pertahanan negara Republik Indonesia. Melakukan gerakan koleklif dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara. Berbagai kegiatan di antaranva: sarasehan, olahraga, seni, pesta rakyat, penyeharan leaflet, booklet, poster, film, jurnal, majalah berkala dan media sosial yang dapat memberikan Gaung Bela Negara secara nasional. Conloh: salah satu pokok kegiatan Kementerian  Pertahanan di lima tahun kedua (2020-2021) dan lima tahun ketiga (2025-2029) adalah melaksanakan inovasi-inovasi penyebarluasan kesadaran bela negara melalui berbagai media. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan di dalam mensukseskan strategi sosialisasi PKBN, agar berdaya hasil optimal, antara lain: Sistem sosialisasi bertahap, berjenjang yang terjadi  dengan baik, agar peran sadar bela negara tersampaikan secara optimal. Sistem  sosialisasi yang konvensional (tatap muka) langsung dengan yang akan ditulari nilai-nilai bela negara, melalui komunikasi 2 (dua) arah akan lebih efektif ketimbang satu arah berupa ceramah. Sistem sosialisasi yang mewajibkan peserta sosialisasi diuji atau (di test pemahaman materi nilai-nilai bela negara di akhir kegiatan sasialisasi, agar yang bersangkutan kompeten dalam melakukan perannya sebagai ‘agent of change’ di lingkungannya. Penyediaan sarana sosialisasi yang memadai atau mencukupi untuk seluruh sasaran penanaman nilai-nilai bela negara. Sistem sosialisasi yang melibatkan atau menugaskan dengan jelas dan tegas koordinassi dari unsur-unsur yang terkait di setiap tataran kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya, disertai surat penugasan bagi pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam mensosialisasikan PKBN, serta sebaiknya di bentuk tim kerja.  Bimbingan teknis sosialisasi nilai-nilai bela negara juga diperlukan.

Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan PKBN dilakukan dengan kementerian/lembaga, pemda, TNI dan Polri melalui pelaksanaan PKBN yang sinergis secara berkesinambungan, termonitor dan terjadwal di antara semua pemangku kepentingan yaitu kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta komponen bangsa lainnya. Melakukan gerakan nasional bela negara secara terpadu dengan keterbukaan, pengertian dan saling menghargai dalam pelaksnaan PKBN agar dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan di dalam menyukseskan strategi melalui kerjasama dan koordinasi pelaksanaan PKBN, antara lain: penunjukkan koordinator yang bertanggung jawab. Hal ini untuk melancarkan pelaksanaan PKBN yang terpadu, adanya sistem yang menjamin terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan PKBN. Misal: pembentukan tim terpadu, perangkat kebijakan, sarana atau format baku untuk monitoring dan evaluasi terkait koordinasi di antara kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah,TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.

Penyiapan infrastruktur berbagai bidang yang dapat mendukung pelaksanaan PKBN, melalui: Membangun sarana dan prasarana diberbagai bidang sesuai dengan tupoksi kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponem bangsa lainnya, contoh: 1) Kementerian Pertahanan membangun komando pendidikan (dodik) bela negara. Dodik pendidikan bela negara tersebut berada di Rindam (Resimen Induk Komando Militer) yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan di pusat Kementerian Pertahanan akan dibangun pusat pendidikan bela negara; 2) Kementerian PU membangun sarana prasarana umum (jalan, jembatan dll).  Kontra nilai negatif. Kontra nilai negatif aadalah upaya melawan nilai-nilai negatif, melalui: Media massa , cetak, digital, “
mouth to mouth”

(dari mulut ke mulut) maksudnya penyebaran informasi dari individu ke individu yang tidak terstruktur dan bergerak dengan tak terkendali atau liar.  Upaya-upaya ini dilakukan secara terpadu, serentak, dan sesegera mungkin disemua elemen pelaksana, untuk meng-
counter
  isu-isu negatif yang berlawanan dengan nilai-nilai bela negara.  Misal: Cinta tanah air merupakan iman, pembatasan tayangan yang menggerus nilai-nilai bela negara, mengaitkan isu pemberantasan narkoba dengan nilai-nilai bela negara.

Pusat Pendidikan dan Latihan Bela Negara

Di atas lahan seluas tujuh hektar Itu  Kemhan tengah membangun infrastruktur dan fasilitas  Pusdiklat Bela Negara. Beberapa infrastruktur tersebut antara lain, pembangunan Mako Pusdiklat Bela Negara, rumah susun, barak untuk  putra dan putri, lapangan sepak bola, tribun, ruang kelas lapangan, lapangan outbond. mesjid dan rumah khusus sebanyak sepuluh unit, alat penjemih air. dan kolam renang. Kompleks Pusdiklat Bela  Negara digunakan untuk melatih Kader Bela Negara bagi masyarakat luas. Para Peserta Diklat Bela Negara dari berbagai elemen masyarakat akan dididik dari segi fisik mental dan wawasan kebangsaanya. Keberadaan dari Pusdiklat Beta Negara di daerah Rumpin Bogor, selain menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bela negara, juga akan dapat memberikan manfaat kepada nasyarakat setempat.

Salah satunya dengan di bangunnya penjernih air, masarakat diharapkan dapat menggunakannya sewaktu kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba. Kedepan Kemhan dengan berkoordinasi bersama beberapa pihak seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan pemda setempat akan membangun infrastruktur dan melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan untuk program diklat tersebut. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryakudu mengakui pusdiklat bela negara, masih dirasakan kurang infrastrukturnya Kendati demikian kedepannya Kemhan dengan berkoordinasi bersama beberapa pihak seperti Kementerian PU dan Pemda setempat akan membangun dan melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan untuk program diklat, adanya Pusdiklat Bela Negara ini di harapkan akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran warga negara.

Keberhasilan kementerian, lembaga pemerintah,  pemerintah daerah, TNI dan Polri serta komponen bangsa lainya, di dalam melaksanakan pendidikan kesadaran bela negara ini memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan Sistem pembinaan kesadaran bela negara akan berlangsung tergantung dari konsistensi, keterpaduan dan kesinambungan dari para pemangku kepentingan melalui koordinasi dan sinergi. yang dilakukan secara sistematis, efisien dan efektif. Warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara yang tinggi akan memberi dampak pada terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan tetap tegaknya NKRI.