39 Uu Nomor 6 Tahun 1983

Alumnice.co – 39 Uu Nomor 6 Tahun 1983

Pidana

Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Melaporkan SPT karena Kealpaannya

Apakah benar dapat dipidana jika salah/keliru menyampaikan SPT tahunan meskipun tidak secara sengaja?

circle with chevron up

?

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi
Surat Pemberitahuan
atau
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

?

Memang benar jika ada seorang wajib pajak tidak sengaja/alpa dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan
perbuatan setelah perbuatan yang pertama kalinya, maka didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

?

Namun, bagi Wajib Pajak
yang melanggar pertama kali
tidak
dikenai sanksi pidana
,
tetapi dikenai sanksi administrasi. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak.

?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

?

Kewajiban Untuk Mengisi Surat Pemberitahuan

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi
Surat Pemberitahuan
atau
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan[1] dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.[2]

Yang dimaksud dengan
mengisi Surat Pemberitahuan
adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[3]

Baca :   Bacalah Penggalan Hikayat Indera Bangsawan Berikut

Sementara itu, yang dimaksud dengan
benar, lengkap, dan jelas
dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:[4]

  1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

  2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

  3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.[5]

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.[6]

Fungsi SPT atau Surat Pemberitahuan
bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:[7]

  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

  2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

  3. harta dan kewajiban; dan/atau

  4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:[8]

  1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

  2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. [9]

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:[10]

  1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak;

  2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

  3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Baca :   Bentuk Tari Kelompok Yang Dibawakan Oleh Banyak Penari Disebut Tari

Sanksi Jika Melaporkan Surat Pemberitahuan Tidak Tepat Waktu

Apabila Surat Pemberitahuan
tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran.[11]

Selain itu, apabila Surat Pemberitahuan
tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda:[12]

  1. Rp 500 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,

  2. Rp 100 ribu  untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan

  3. Rp 1 juta untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, serta

  4. Rp 100 ribu untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Perlu diketahui bahwa jika
tidak menyampaikan
Surat Pemberitahuan karena kealpaannya, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Pidana

Pasal 38 UU 28/2007
mengatur ketentuan pidana mengenai ketidaksengajaan (kealpaan) dalam menyampaikan surat pemberitahuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Setiap orang yang

karena kealpaannya
:

  1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

  2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A,

didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika seorang wajib pajak tidak sengaja/alpa dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kalinya, maka didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak
yang melanggar pertama kali
tidak
dikenai sanksi pidana
, tetapi dikenai sanksi administrasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.[13]

Baca :   Berikut Merupakan Pembagian Jenis Kolam Menurut Fungsinya Kecuali

Lain halnya jika perbuatan dengan

sengaja

menyampaikan surat pemberitahuan dengan tidak benar. Perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.[14]

Contoh kasus dapat kita lihat dalam
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 711/Pid.B/2012/PN.TK, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007. Berdasarkan hal itu, majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.597.719.694,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


[1] Penjelasan Pasal 3 UU 28/2007

[2] Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007

[3] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007

[4] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007

[5] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007

[6] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007

[7] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007

[8] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007

[9] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007

[10] Pasal 3 ayat (3) UU 28/2007

[11] Pasal 3 ayat (5a) UU 28/2007

[12] Pasal 7 ayat (1) UU 28/2007

[13] Penjelasan Pasal 13A UU 28/2007

[14] Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007

Tags:

39 Uu Nomor 6 Tahun 1983

Sumber: https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-wajib-pajak-yang-tidak-melaporkan-spt-karena-kealpaannya-lt5ae287b8acb25

Check Also

Apa Yang Dimaksud Dengan Gas Inert

Alumnice.co – Apa Yang Dimaksud Dengan Gas Inert Dalam bidang pelayaran, ada banyak jenis kapal …